Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara secara tegas meminta Kapolda Maluku Utara untuk segera mengusut dalang di balik aksi penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Aksi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Maluku Utara pada Rabu (23/7/2025) ini dinilai telah menimbulkan keresahan publik dan memunculkan dugaan adanya mobilisasi massa secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu.

Desakan LBH Ansor: Usut Provokator di Balik Aksi Penolakan DOB Sofifi

Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menyampaikan bahwa pihaknya menduga kuat terdapat aktor-aktor tersembunyi di balik aksi demonstrasi penolakan DOB Sofifi. Ia menegaskan bahwa dugaan adanya mobilisasi massa, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), harus diusut tuntas oleh aparat kepolisian.

“Kami dengan tegas mendesak Pak Kapolda agar segera membentuk tim untuk mengidentifikasi provokator yang telah memobilisasi massa sehingga memicu kegaduhan,” ujar Zulfikran kepada wartawan.

Menurutnya, penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana dan tidak mengorbankan ketertiban umum. Penggunaan massa dalam skala besar berpotensi menciptakan polarisasi sosial, yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Kekhawatiran Terhadap Politisasi dan Adu Domba

Zulfikran menyampaikan kekhawatirannya bahwa aksi tersebut tidak murni aspirasi masyarakat, melainkan ada upaya adu domba antar kelompok. Ia menekankan bahwa bentuk penyampaian aspirasi yang menggerakkan ASN dan massa besar tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Cara seperti ini hanya akan menimbulkan ketegangan sosial. Jangan sampai masyarakat justru dijadikan korban atas kepentingan segelintir pihak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa apabila aksi-aksi seperti ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius dari pihak berwenang, maka bukan tidak mungkin akan menciptakan preseden buruk dalam proses demokrasi lokal, khususnya dalam dinamika pembentukan DOB di wilayah Maluku Utara.

Komitmen GP Ansor Bela Kepentingan Rakyat

GP Ansor, sebagai organisasi pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, menyatakan sikap siap menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat. LBH Ansor sebagai bagian dari struktur organisasi ini mengingatkan semua pihak untuk tidak memprovokasi masyarakat demi agenda politik tertentu.

“Prinsipnya, GP Ansor akan selalu berdiri bersama rakyat. Kami tidak akan tinggal diam ketika masyarakat dijadikan alat kepentingan politik,” tegas Zulfikran.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa organisasi pemuda tersebut akan turut aktif mengawasi dinamika sosial-politik di Maluku Utara, terutama dalam proses pemekaran wilayah yang rawan disusupi kepentingan tertentu.

Harapan Penegakan Hukum oleh Kapolda Maluku Utara

LBH Ansor berharap Kapolda Maluku Utara segera membentuk tim investigasi yang independen dan transparan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak tebang pilih.

Zulfikran menegaskan bahwa apabila aktor-aktor intelektual di balik aksi penolakan DOB tidak segera ditindak, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah.

“Kami sangat berharap Pak Kapolda segera mengusut tuntas dan menangkap para provokator. Ini penting untuk menjaga stabilitas daerah,” tutupnya.

Kesimpulan: Pentingnya Transparansi dan Stabilitas dalam Proses Pembentukan DOB

Proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, apabila proses ini dibajak oleh kepentingan politik melalui mobilisasi massa yang tidak bertanggung jawab, maka akan berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

LBH Ansor menegaskan bahwa segala bentuk penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan hukum. Desakan kepada Kapolda Maluku Utara untuk segera mengusut dalang aksi penolakan DOB ini mencerminkan keinginan masyarakat akan proses demokrasi yang sehat, adil, dan transparan.

Sumber: tribun ternate