Dalam situasi sosial yang semakin kompleks, isu intoleransi kembali mencuat ke permukaan. Beberapa insiden kekerasan berlatar belakang agama terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan memicu keprihatinan berbagai pihak. Salah satu suara tegas datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. Addin Jauharudin, yang menyatakan kecaman keras terhadap tindakan intoleransi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan.

Tindakan Intoleransi Cederai Nilai Kebhinekaan

Dalam pernyataannya pada Rabu (30/7/2025), Addin menyoroti aksi pembubaran kegiatan keagamaan dan perusakan rumah ibadah yang terjadi di Sukabumi dan Padang. Ia menilai bahwa insiden tersebut mencederai nilai-nilai kebhinekaan serta semangat persatuan Indonesia yang selama ini diperjuangkan oleh berbagai elemen bangsa.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan berbasis perbedaan keyakinan atau keagamaan masih terjadi,” tegas Addin.

Lebih dari sekadar perusakan fisik, tindakan intoleransi tersebut telah menimbulkan dampak psikologis mendalam, terutama bagi anak-anak yang menjadi saksi atau korban dalam kejadian itu. Mereka mengalami trauma yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kekerasan Atas Dasar Agama adalah Pelanggaran HAM

Addin menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan atas dasar agama merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat ditoleransi. Ia menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, adil, dan transparan dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

“Indonesia adalah negara hukum. Maka, pelaku kekerasan harus diproses secara hukum sesuai dengan prinsip konstitusi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” ujar Addin.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan tuntas sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang ingin melakukan tindakan serupa. Efek jera harus diwujudkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa depan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Toleransi

GP Ansor menilai bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan. Negara, melalui aparaturnya, dituntut untuk hadir dan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga.

Namun, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pemerintah. Masyarakat luas juga harus berperan aktif dalam menciptakan ruang sosial yang aman dan inklusif bagi semua. GP Ansor mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, saling menghormati perbedaan, dan menanamkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan untuk Mempererat Persaudaraan Kebangsaan

Sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor secara konsisten menyuarakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Addin Jauharudin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing oleh provokasi yang mengarah pada perpecahan, dan sebaliknya, mempererat tali persaudaraan kebangsaan.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang damai dan harmonis,” tegasnya.

Penutup

Kecaman keras GP Ansor terhadap tindakan intoleransi menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman. Dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, menghormati perbedaan adalah keharusan, bukan pilihan. Tindakan intoleran, apalagi yang mengarah pada kekerasan, harus dilawan secara tegas oleh seluruh elemen bangsa. Melalui penguatan nilai persaudaraan dan penegakan hukum yang adil, Indonesia dapat terus melangkah sebagai bangsa yang kuat, damai, dan beradab.

Sumber: Sido News