Polemik seputar kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% yang diberlakukan oleh Bupati Pati, Sadewo, terus menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat yang menyampaikan protes lewat unjuk rasa, namun juga partai politik dan organisasi masyarakat turut bersuara. Di antara mereka adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor, yang menilai kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil.

Gerindra Minta Kader Berdiri Bersama Rakyat

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, secara tegas menyatakan bahwa seluruh kader partai di wilayah Pati, Jawa Tengah, diminta untuk berdiri di pihak masyarakat. Menurutnya, kebijakan Bupati Sadewo bertentangan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra yang sejak awal dibangun atas dasar kepentingan rakyat.

“Saya sudah menyampaikan langsung kepada Bupati Sadewo agar mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kebijakan justru membebani rakyat,” tegas Sugiono.

Ia juga mengingatkan pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan publik harus mengutamakan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama rakyat kecil.

Dalam pernyataannya, Sugiono juga menyampaikan apresiasi atas unjuk rasa damai yang berlangsung tertib dan aman. Ia berharap tidak ada lagi aksi serupa jika pemerintah daerah dapat memperbaiki pendekatannya terhadap masyarakat.

LBH GP Ansor: Bupati Harus Rendah Hati, Bukan Arogan

Tak hanya dari sisi politik, sorotan tajam juga datang dari LBH GP Ansor, organisasi yang dikenal aktif membela kepentingan masyarakat. Sekretaris LBH GP Ansor, Taufik Hidayat, menilai bahwa tindakan Bupati Sadewo dalam merespons protes warga sangat mencerminkan sikap arogan, bukan sebagai pelayan masyarakat.

“Seorang bupati seharusnya menyadari bahwa jabatan yang ia emban adalah amanah, bukan alat untuk berkuasa secara otoriter. Pemimpin harus mau mendengar kritik,” ujarnya.

LBH GP Ansor juga mengingatkan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Kritik, dalam pandangan mereka, adalah bentuk partisipasi demokrasi yang sah dan perlu disambut secara positif.

Taufik juga menegaskan bahwa sikap arogan hanya akan memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat. Ketegangan sosial dapat meningkat jika pemimpin tidak bersikap bijak dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat.

Posko Pengaduan Didirikan untuk Korban Aksi

Sebagai bentuk konkret dari pendampingan masyarakat, LBH GP Ansor telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat demonstrasi atau kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Pati. Posko ini berlokasi di:

Jl. Sudirman No. 47, Puri, Pati, Jawa Tengah.

Langkah ini menunjukkan bahwa LBH GP Ansor tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga menyediakan ruang hukum dan advokasi yang nyata untuk mendampingi masyarakat.

Reaksi Publik: Wujud Solidaritas dan Perlawanan Demokratis

Gelombang unjuk rasa yang sempat terjadi beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa masyarakat menolak keras kebijakan kenaikan PBB secara drastis. Kenaikan hingga 250% tentu dianggap membebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil pasca pandemi dan gejolak harga bahan pokok.

Sebagian warga menganggap kebijakan ini tidak memiliki dasar komunikasi publik yang jelas. Mereka merasa tidak pernah diajak berdialog atau diberikan pemahaman yang transparan terkait alasan kenaikan PBB tersebut.

Penutup: Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Aspirasi Rakyat

Polemik di Pati menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus berpijak pada kepentingan dan kemampuan masyarakat. Kenaikan pajak secara sepihak tanpa komunikasi yang efektif hanya akan memicu ketegangan sosial dan mencoreng citra pemerintah.

Dukungan dari Partai Gerindra dan LBH GP Ansor menunjukkan bahwa masyarakat tidak sendirian. Harapan publik kini tertuju pada langkah korektif yang diambil oleh Bupati Sadewo demi mengembalikan kepercayaan dan stabilitas sosial di Kabupaten Pati.

Sumber: kabar24.bisnis.com