Polemik seputar pengembalian mobil inventaris Ansor Bangil mencuat ke publik setelah adanya dugaan permintaan sejumlah uang dari oknum tertentu agar aset organisasi tersebut dikembalikan. Situasi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pengurus baru PC GP Ansor Bangil, serta menjadi sorotan serius oleh pimpinan pusat GP Ansor.

Kronologi Polemik Mobil Inventaris

Organisasi PC GP Ansor Bangil tengah mengalami polemik internal terkait aset mobil inventaris, khususnya satu unit kendaraan Hiace yang hingga kini belum diserahkan oleh pengurus lama kepada kepengurusan baru. Meskipun struktur baru telah resmi dilantik, proses serah terima mobil organisasi tersebut dinilai “alot” dan tidak transparan.

Kendaraan tersebut diketahui merupakan inventaris resmi milik organisasi yang diperuntukkan guna mendukung kegiatan operasional dan sosial keummatan. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, belum diserahkannya mobil itu diduga kuat berkaitan dengan permintaan sejumlah uang oleh salah satu oknum dari pengurus lama. Jumlah yang diminta pun tidak main-main—disebutkan mencapai ratusan juta rupiah.

Reaksi Pengurus Baru dan Tanggapan Masyarakat

Kondisi ini tentu memicu pertanyaan besar dari jajaran pengurus PC GP Ansor Bangil yang baru. Salah satu anggota menyampaikan bahwa tidak seharusnya inventaris organisasi harus “ditebus” oleh kepengurusan baru, apalagi jika itu digunakan untuk keperluan umum dan dakwah.

“Masak mau ambil inventaris organisasi sendiri harus menyediakan nominal atau uang? Sekali lagi, mobil itu adalah milik organisasi,” ungkap seorang anggota Ansor Bangil kepada media.

Hal ini menyoroti urgensi adanya sistem administrasi dan prosedur serah terima aset organisasi yang jelas dan profesional.

Sikap Pengurus Lama dan Respons Pusat

Saat awak media mencoba mengonfirmasi hal ini kepada beberapa pengurus lama, seperti Salam dan Sa’ad Muafi, tidak ada jawaban yang tegas atau penjelasan detail. Salam bahkan memberikan respons singkat dan seolah enggan berkomentar lebih jauh.

“Saya tidak berhak komentar. Itu urusan pengurus pusat,” ujar Salam saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp.

Ketua PC GP Ansor Bangil sebelumnya, Sa’ad Muafi, juga memilih diam dan belum memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan.

Menariknya, polemik ini sempat disinggung secara tidak langsung oleh Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, Gus Rifqi Mubarok, dalam acara Inaugurasi beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sindiran tajam agar kader tidak hanya sibuk mempertahankan aset, tetapi segera bergerak menjalankan misi organisasi.

“Jangan lama-lama, jangan karena mobil Hiace sahabat-sahabat tidak kemana-mana. Harus segera tancap gas,” tegasnya.

Ketua Baru Ansor Bangil: Serahkan pada Pimpinan Pusat

Abdul Rozak, Ketua PC GP Ansor Bangil yang baru, menanggapi situasi ini dengan kepala dingin. Ia menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan polemik ini kepada pimpinan pusat GP Ansor.

“Apapun permasalahan yang ada akan diselesaikan dengan cara yang terbaik serta bijak tanpa harus mengedepankan ego pribadi atau golongan,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan sikap kooperatif dan dewasa dari pengurus baru yang tidak ingin memicu konflik berkepanjangan, namun tetap berharap ada penyelesaian yang adil dan sesuai aturan organisasi.

Pentingnya Transparansi Aset Organisasi

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua organisasi, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan aset. Inventaris seperti kendaraan operasional harus didata, dikelola, dan diserahkan secara resmi saat terjadi pergantian kepengurusan. Tanpa sistem yang jelas, potensi konflik seperti ini akan terus terulang.

Lebih dari sekadar kendaraan, ini adalah persoalan etika, tanggung jawab, dan integritas dalam berorganisasi. GP Ansor sebagai salah satu badan otonom NU yang memiliki peran penting dalam pembinaan kader muda Islam, tentu diharapkan menjadi teladan dalam pengelolaan administrasi dan asetnya.

Kesimpulan

Polemik mobil inventaris Ansor Bangil adalah cermin dari persoalan tata kelola organisasi yang belum ideal. Dugaan adanya permintaan uang dalam proses pengembalian aset menunjukkan perlunya reformasi dalam prosedur serah terima jabatan dan aset. Masyarakat berharap agar pimpinan pusat GP Ansor segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan bijak.

Sumber: faamnews